Korupsi dan Kelaparan Buah Kapitalisme, Maret 2008

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاَتُهُ

اَلْحَمْدُ ِللهِ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكاَفِرُوْنَ
أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصَحاَبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْساَنٍ إِلِى يَوْمِ الدِّيْنِ
فَياَ أَيُّهاَ النَّاسُ: أُصِيْكُمْ وَإِياَّيَ بِتَقْوَى اللهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
Amma ba’du,
Qolallhohu Ta’ala fil Qur’anil adzim :

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ٍ أَفَحُكْمَ Jamaah Jum'at rahimakumullah,Puji syukur ke hadlirat Allah SWT atas ni’mat iman dan hidayah-Nya. Dialah Satu-satunya Dzat yang yang berhak diibadahi. Tiada sekutu dalam menciptakan kita. Tiada sekutu dalam memberikan rezqi dan segala kenikmatan bagi kita. Marilah kita syukuri dengan memurnikan keimanan kita dan menjauhkan dari kotornya syirik. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Jamaah Jum'at rahimakumullah,
Korupsi di negeri ini sudah tidak lagi bisa diperkirakan ukurannya. Sangat besar. Tragisnya lagi, para pejabat penegak hukum yang harusnya berdiri di baris paling depan dalam pemberantasan korupsi ternyata malah juga ikut korupsi. Penyelidikan Kasus BLBI yang telah merugikan negara total Rp. 431,6 Trilyun, misalnya dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Ternyata belakangan, Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI Urip Tri Gunawan tertangkap basah oleh KPK pada 2 Maret 2008 sedang menerima suap 660 ribu Dollar di rumah Syamsul Nursalim, salah seorang obligor besar BLBI (Jawapos 3/3/08).
Korupsi masih menjadi problem akut buat Indonesia. Korupsi telah merusak sendi-sendi utama kehidupan bernegara, di antaranya membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal karena kebijakan (kebijakan pangan, kebijakan energi, kebijakan ekspor impor dan sebagainya) dibuat bukan sungguh demi rakyat, tapi demi pihak yang telah memberikan uang.
Di sisi lain rakyat merasakan kehidupan yang semakin berat, meski hanya untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Diberitakan media bahwa di Makassar, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan dan anaknya berusia 5 tahun meninggal karena kelaparan (Metrotv, 1/3/08). Dikri Muhammad (3 tahun), warga kampung Genteng, Kecamatan Cilamajang, Tasikmalaya, akhirnya juga meninggal karena menderita busung lapar akibar kurang makan (Republika, 11/03/08). Ini menunjukkan ada masalah pada kemampuan beli masyarakat. Kemiskinan yang amat sangat membuat mereka tidak mampu untuk sekadar membeli beras saja. Gizi buruk di Indonesiamenurut Menkes Siti Fadilah Supari, tahun 2007 lalu ada 4,1 juta kepala (Republika, 10 Maret 2008).
Padahal stok beras Indonesia sebenarnya cukup. Produksi padi pada 2006 misalnya, ditaksir sekitar 54 juta ton (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007) masih diitambah dengan impor jutaan ton beras dari Vietnam dan Thailand, Jika ini didistribusikan secara baik ke 230 juta penduduk Indonesia, dan dengan asumsi susut 10% dalam pengolahan dari padi ke beras, maka setiap orang akan mendapatkan 580 gram beras/hari. Rakyat makin berat menanggung beban hidup dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sejak keputusan pemerintah yang menaikkan BBM pada Oktober 2005, tidak ada satupun komoditas yang tidak mengalami kenaikan. Beras, minyak tanah, minyak goreng, tepung terigu, tempe, tahu, dan lain-lain semuanya naik. Tak tanggung-tanggung, bukan sepuluh atau lima belas persen tapi bahkan hingga ratusan persen. Harga beras meroket tajam hingga mencapai Rp 5.000 per kg.
Jamaah Jum'at rahimakumullah,
Dari fakta-fakta di atas, tampak sekali bahwa pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah institusi yang wajib melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Hubungan pemerintah dengan rakyat sesungguhnya adalah hubungan antara yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya. Karena itu, rakyat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer serta infrastruktur lain secara mencukupi. Jika pemerintah sudah tidak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri, dan tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?
فَاْلأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
Seorang pemimpin (penguasa) adalah pengurus rakyat; dia bertanggungjawab atas rakyat yang diurusnya. (HR al-Bukhari).
Sepanjang masa krisis ini, memang pemerintah dan elit politik tampak lebih suka sibuk dengan urusan sendiri, memenuhi tuntutan pihak asing serta tampak lebih berpihak kepada para konglomerat atau pemilik modal. Bila pengusaha besar tengah dibelit masalah, pemerintah dengan sigap menolong dengan memberikan bantuan likuiditas, hair cut, potongan pajak dan sebagainya. Sementara bila rakyat dalam kesulitan, bukannya ditolong malah ditambah beban. Digusur, dibiarkan. Dalam banyak hal, selalu saja rakyat banyak yang dijadikan korban. Bila carut marut ekonomi lebih banyak ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah, praktik korupsi dan ulah para bankir dan konglomerat hitam, mengapa rakyat banyak yang harus selalu menanggung akibatnya? Sikap seperti ini tentu jauh dari sikap memegang amanah sebagai pihak yang wajib memelihara kemaslahatan rakyat sebagaimana yang dimaksud.
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah memelihara dan mengurus (kepentingan) rakyat lalu meninggal, sementara ia menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan atasnya surga. (HR Muslim, Ahmad, dan ad-Darimi). Jamaah Jum'at rahimakumullah,
Menolak cara-cara Sekuler-Kapitalistik termasuk campur tangan lembaga dan negara asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, kebijakan energi, kebijakan pangan, kebijakan ekspor impor dan sebagainya. Sudah saatnya, sistem Sekuler-Kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus ditinggalkan. Sesungguhnya sepanjang sejarah, bumi ini tidak pernah kekurangan pangan. Yang terjadi adalah distribusi tidak merata, akibat tata kelola ekonomi yang Kapitalistik tadi. Lihatlah, ketika rakyat banyak kelaparan, elit politik dan pemerintahan serta sekelompok kecil masyarakat justru hidup dan kemewahan dan bergelimang fasilitas. Dana puluhan bahkan ratusan miliar digelontorkan dalam pilkada demi meraih kekuasaan, sementara rakyat hidup sengsara penuh penderitaan.

Sebagai gantinya, di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. Dengan syariah, diyakini kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, kebijakan energi, kebijakan pangan, kebijakan ekspor impor, kebijakan pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan dan sebagainya akan sungguh-sungguh memberikan kemashlahatan bagi semua rakyat. Bukan hanya di bidang ekonomi, lebih jauh lagi juga harus ditolak sistem sekuler dalam semua aspek kehidupan yang selama ini terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik. Harus ditegakkan sistem yang tangguh, yakni sistem Islam. Bila Sosialisme telah gagal, Kapitalisme juga demikian, kemana lagi kita akan menuju bila tidak kepada Islam? Allah SWT berfirman:

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ٍ أَفَحُكْمَ
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. Al Maidah 50).